NTT Siap Kerjasama Antar Daerah

Forum Kerjasama Daerah (FKD) memberi ruang bagi kolaborasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah. Ragam produk unggulan NTT seperti sapi, jagung, kopi, rumput laut, garam dapat lebih mudah dipasarkan melalui jejaring forum seperti ini. 

Keterangan itu disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena yang hadir pada acara Derap Kerja Sama Daerah, Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta, Jum’at (3/10). Dalam event kolaborasi Mitra Praja Utama (MPU) ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pembangunan daerah antara Gubernur NTT dan Gubernur NTB yang telah disetujui sebelumnya pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2025 lalu.

Lebih lanjut, Gubernur Melki menyebut potensi pengembangan sektor pariwisata dalam paket lintas provinsi seperti Jawa-Bali-NTB-NTT, sehingga wisatawan tidak hanya berhenti di Bali atau Lombok. Tetapi, juga dapat melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo dan Flores-Lembata, Sumba, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua sampai Timor. Beliau juga menyinggung peluang bidang konektivitas dan transportasi, pangan maupun energi.

Turut berbicara, Dr. Agus Fatoni selaku Dierktur Jenderal Bina Keungan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Gubernur Papua itu menyampaikan sejumlah kebijakan yang sudah diambil Pemerintah Pusat agar dapat dijadikan pedoman seluruh satuan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah turut menginisiasi kesepakatan bersama dengan sejumlah pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini disepakti kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kolaka, Kota Pariaman, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Ketapang.

Marulina Dewi selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pihaknya selalu terbuka untuk merajut hubungan dengan semua entitas. Mewakili Gubernurnya, Dewi menjelaskan sektor ketahanan pangan sebagai salah-satu prioritas.

Diakui kalau 90 persen kebutuhan pangan DKI disuplai dari berbagai daerah. DKI bukanlah kota yang memproduksi, tetapi menjadi konsumen untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Salah-satunya dari NTT, lainnya berasal dari Sumatera Barat, Pariaman, Ketapang, juga ada Kolaka dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Dr.Hailul Khairi yang hadir mewakili Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama mengatakan, Keberadaan FKD-MPU menjadi wadah bagi 10 provinsi anggotanya untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman guna mempertemukan potensi, tantangan, solusi dan inovasi kolektif. Harapannya, dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan daerah termasuk peningkatkan daya saing dalam kerangka pembangunan nasional.

Seluruh rangkain kegiatan ini telah diawali dengan pemilihan Pengurus Paguyuban Purna Praja 09 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dalam momen Musyawarah Nasional. Terpilih kembali Marulina Dewi selaku Ketua Paguyuban yang turut dihadiri secara langsung maupun online oleh lebih dari 600 anggotanya dari seluruh pelosok nusantara. Salam…

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)