Keberadaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dilatar belakangi oleh harapan agar aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien, mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel. Disamping itu, ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan area lintas sektor, berdampak langsung terhadap perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk perkembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim usaha secara umum.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpijak pada nilai-nilai organisasi modern yaitu professional, integritas, kepatuhan terhadap regulasi, kerjasama lintas sektor terkait dan berorientasi pada kepentingan masyarakat/publik.

Menyadari bahwa bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan domain publik sebagaimana dijelaskan tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun dan memiliki dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) sebagai pedoman dan arah untuk pencapaian tujuan pembentukan organisasi. Dokumen RENSTRA Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk menjabarkan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018 - 2023 pada area reformasi birokrasi sesuai amanat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Perubahan (RPJMD-Perubahan) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.