Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Clearing House Pengadaan

Ada gula ada semut. Pepatah usang itu sepertinya tidak berlaku di unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghindar dari tugas ini. Mereka berusaha, untuk tidak ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan. Padahal, poin dan koinnya jelas.

Segerakan Katalok Lokal

Kepala daerah diminta untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dalam kalatalog lokal dan toko daring. Sekaligus, agar memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan belanja produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pesan itu ditegaskan Dr.Iwan Herniwan dalam sambutan awalnya, saat berbicara pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT di Kupang, Rabu (6/4).

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI itu sengaja menegaskan dua dari tiga Instruksi Utama Presiden kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk segera ditindaklanjuti. Tidak kurang 16 poin tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 itu. Berisi tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI Dr.Iwan Herniwan

 

Sebelumnya, Pria 52 Tahun itu menyampaikan arah kebijakan dan strategi nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beliau menggambarkan langkah-langkah strategis yang sudah diambil LKPP RI, untuk mempercepat penerapan Instruksi Presiden yang baru saja ditetapkan tanggal 30 Maret 2022.

Tak lupa, Doktor Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran itu, menyampaikan apresiasinya kepada Biro PBJ NTT yang dinilai memiliki progres signifikan. Sangat cepat merespon kebijakan LKPP. Terutama, setelah launching katalog lokal dan BeLa Pengadaan bersama Kepala LKPP di Kupang, 27 Januari 2022. Pemerintah Provinsi NTT, masuk dalam 26 dari 548 pemerintah daerah yang sudah menerapkan katalok lokal dan belanja melalui toko daring. Ia berharap, unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten dan kota yang hadir dapat menirunya.

Pada momentum Rakor ini, juga diserahkan Piagam Penghargaan Early Adaptor. Penghargaan ini diberikan kepada pengguna awal Katalog Lokal dan Bela Pengadaan di Provinsi NTT. Mereka berasal dari Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Sikka, 16 perangkat daerah provinsi, serta 12 pejabat pengadaan yang telah secara langsung mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Provinsi NTT. Saat yang sama, mereka telah turut mendukung penggunaan produk dalam negeri, melalui pemanfaataan Katalog Lokal dan BeLa Pengadaan.

Penghargaan Early Adaptor ini juga diserahkan kepada tujuh pelaku usaha mikro kecil yang telah mendukung Program UMKM Go Digital.

 

Penyerahan Penghargaan Early Adaptor

Dalam laporan panitianya, Ronis Mayopu,S.Sos,M.Si menyebutkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mensinergikan penerapan kebijakan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sesuai arah kebijakan LKPP RI. Sekaligus, bertujuan untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota. Berguna untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan serta realisasi kebijakan program strategis pengadaan di daerah.

Kebijakan strategis dimaksud meliputi peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, Katalog Lokal dan Bela Pengadaan. Untuk maksud tersebut, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ NTT itu menyebutkan lima narasumber yang diundang. Berbicara secara luring dan daring dalam kegiatan yang dihelat selama dua hari.

Panitia berhasil menghadirkan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, membawakan materi Peningkatan Kapabilitas UKPBJ dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah dengan materi Peningkatan dan Perluasan Peran UMKK Melalui Katalog Elektronik dan Bela Pengadaan. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah dengan topik Clearing House Pengadaan Barang Jasa.

 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT - Sofyan Antonius

Ikut berbicara Sofyan Antonius. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT itu membawakan materi bertopik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ia dipandu Kepala Biro Pengadan Barang dan Jasa NTT, sekaligus memaparkan Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi NTT.

Hadiri mewakili Gubernur NTT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ganef Wurgiyanto. Turut hadir, lebih dari 200 insan pengadaan asal 21 kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur. Secara resmi, panitia mengundang keterwakilan daerah yaitu Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BKD/BKPSDM, Kepala UKPBJ, seluruh tenaga fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, para anggota kelompok kerja pemilihan dan calon fungsional pengelola PBJ, bersama seluruh ASN Biro PBJ NTT.

Bela Pengadaan NTT Berlari (Berbelanja Daring)

Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018

Seleksi & Review Pokja 2020

Rakor PBJ NTT

Rakor PBJ NTT

Dua hari ini, Biro PBJ mempertemukan LKPP RI dan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa asal 21 kabupaten dan kota se-NTT. 

7 Pokmil Ikut Uji Kompetensi

Percepatan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JF PPBJ) tengah dikebut oleh Biro PBJ NTT. Salah-satu caranya, melalui uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Bertempat di ruangan khsusus, tujuh orang anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan mengikuti ujian dimaksud. Berlangsung selama tiga hari kerja, terhitung mulai Senin (4/4) hingga Rabu (6/4).

Konsolidasi DPW IFPI NTT

Biro PBJ NTT memberi waktu kepada formatur penerima mandat, untuk mempersiapkan pemilihan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) NTT. Tak lupa, agar dikoordinasikan juga dengan unit kepegawaian, sambil kembali mendata seluruh pengelola pengadaan di 21 kabupaten dan kota se-NTT.

Dekranasda Lirik BeLa

Kekayaan alam NTT memang sangat banyak. Pencipta pun sangat adil menitipkan ragam cita, karsa dan karya budaya, warisan hebat para leluhur di Bumi Flobamora. Satu diantaranya, kekayaan corak kain tenun kita.

Maret, Evaluasi KPK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bidang yang rentan korupsi. Argumen itu dapat diajukan, mengacu pada angka kasus korupsi yang ditangani KPK pada area ini. Sebagai bagian dari upaya pencegahanya, LKPP menyediakan platform BeLa Pengadaan. Fitur tambahan dalam sistem pengadaan secara elektronik itu, disediakan untuk memfasilitasi belanja pemerintah dengan nilai hingga 200 juta rupiah.

Kegiatan Besok, Jum'at (25/3)

Kegiatan Besok, Jum'at (25/3)

 

Rp.1,3 Milyar Dari NTT

Hingga Bulan Pebruari tahun ini, Nusa Tenggara Timur mencatatkan transaksi senilai 1,3 Miliar Rupiah, menggunakan BeLa Pengadaan. Akumulasi nilai itu didapat dari belanja enam perangkat daerah provinsi, ditambah belanja dari Dinas Kesehatan Manggarai, BMKG dan Politeknik Negeri Kupang.

Gerakan Peduli Sampah

Gerakan Peduli Sampah

Sampah dipungut, jangan dibakar. Bersama, kita wujudkan Kupang bersih. Hari ini, Sabtu (19/3), karyawan Biro PBJ NTT ambil bagian dalam kegiatan bersih-bersih di Kawasan NTT Fair, Lasiana, Kupang.

DPMPTSP Siap Bantu NIB

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha. Dokumen ini diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS), setelah para pelaku mendaftarkan usahanya. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTT siap membantu UMKM yang ingin memperoleh izin usaha ini.

Kegiatan pagi ini

Sosialisasi Pelaksanaan PBJ

Nantikan, Dua Hari Lagi...

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia