Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting
Bertempat di Aula Fernandez lantai empat Kantor Gubernur, Rabu (20/09), Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake membuka Pertemuan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur NTT Ayodhia memaparkan kondisi stunting di Nusa Tenggara Timur yang mengalami penurunan setiap tahunnya, baik berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) juga sesuai metode e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
"Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), Provinsi NTT dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signfikan. Pada Tahun 2019 sejumlah 43 persen, turun menjadi 37,8 persen di Tahun 2021 dan 35,3 persen di Tahun 2022. Data riil melalui pelaksanaan operasi timbang selama kurun waktu lima tahun menggunakan metode e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga menunjukkan angka penurunan drastis. Rerata peningkatan cakupan jumlah balita yang ditimbang sebesar 10,2 persen setiap tahunnya. Diawali dengan jumlah 37,6 persen pada Tahun 2018. Saat ini, jumlah balita yang ditimbang sudah mencapai 98,6 persen,"demikian papar Ayodhia.
Lebih lanjut Ayodhia mengungkapkan, "Berdasarkan e-PPGBM, angka stunting di NTT pada Tahun 2018 sebesar 35,4 persen. Kemudian menurun jadi 30 persen di Tahun 2019, lalu 24,2 persen pada Tahun 2020. Selanjutnya, di Tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 20,9 persen dan menjadi 17,7 persen di Tahun 2022. Tahun 2023, prosentase stunting di NTT tersisa 15,2 persen atau secara absolut ada sebanyak 63.811 anak stunting di NTT yang perlu mendapat perhatian penanganan segera," begitu lanjut beliau.
Penjabat Gubernur NTT itu juga meminta kepada semua Bupati dan Walikota, untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan di wilayahnya.
"Saya meminta kepada semua Bupati dan Walikota se-NTT untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan, sehingga masalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga khususnya dan kabupaten maupun kota pada umumnya dapat dijaga kestabilannya (Food Security and Vulnerability). Ketersediaan jenis pangan, distribusi, frekuensi, durasi dan sasaran anak yang tepat harus sungguh diperhatikan," pintanya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Ayodhia Kalake menyampaikan harapan agar kegiatan evaluasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan program-program percepatan penurunan stunting."Semoga evaluasi ini dapat memberikan output yang berkontribusi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada didaerah, termasuk dukungan kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat menutupi kekurangan yang menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting," tambah beliau.
Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Dr.Alfonsus Theodorus, dijelaskan juga bahwa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan target hingga 10 persen.
"Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan menetapkan prevelensi stunting sebagai salah satu indeks kinerja utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan bahwa stunting kita akan diusahakan turun hingga 10 persen. Tentu saja dengan target yang ada saat ini maka para bupati dan walikota dalam rencana kerja melalui RKPD yang ada, harus membuat skenario secara objektif," terang Alfonsus.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Agus Suprapto, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko PMK Alfredo Sani Fenat, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Lovely Daisy, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat BuddhaTriroso, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay dan Wakil Bupati Sabu Raijua.