Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Untuk mendukung Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan ketentuan belanja minimal 40 persen produk dalam negeri. Hal ini dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro.

Dalam semangat yang sama, Biro PBJ bersama Bank Indonesia Perwakilan NTT melakukan Focus Group Discussion hari ini, Kamis (21/12). Kegiatan ini sejalan dengan pelaksanaan fungsi advisory tiga bulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, untuk juga mendukung pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Ada harap yang sama, untuk makin giat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Termasuk, komitmen untuk meningkatkan belanja pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas Metode e-Purchasing, baik melalui e-Katalog maupun Toko Daring.

Adelino Soares selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro PBJ NTT hadir bersama tim memenuhi undangan itu. Kami diterima dengan hangat oleh Pratyaksa Candraditya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Ikut mendampingi beliau di Ruang Ratenggaro, Rizki Firdaus, Manajer Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi bersama asistennya, I Dewa Gede Natih Bernan.

Pada triwulan pertama tahun 2023 saja, telah terjadi peningkatan belanja yang sangat signifikan sebesar Rp.62 Milyar melalui Katalog Lokal Pemerintah Provinsi NTT. Lonjakan nilai kontrak itu berasal dari dua etalase baru yaitu etalase peningkatan, pembangunan jalan, jembatan dan etalase rehabilitasi jalan jembatan.

Hingga jelang akhir tahun ini, Redash LKPP mencatat total belanja dari Katalog milik Pemerintah Provinsi NTT mencapai Rp.133,5 Milyar. Atau, meningkat sebesar 90,45 persen, jika dibandingkan dengan akumulasi angka tahun sebelumnya yaitu Rp.12,79 Milyar.

Sedangkan, untuk komoditas belanja non strategis menggunakan Market Place Mbiz Market dan Grab Indonesia dicatat angka sebesar Rp.5,3 Milyar. Nilai transasksi terbesar, masih disumbang dari transaksi pemerintah daerah pada etalase makan minum dan alat tulis kantor. Secara umum, Pemerintah Provinsi NTT mencatatkan angka belanja optimis sebesar 62,68 persen. Artinya, melampaui Target Nasional P3DN yang diamanatkan, yaitu sebesar 40 persen.

Meski demikian, masih ditemui juga sejumlah tantangan Pemanfaatan e-Purchasing dalam rangka meningkatkan P3DN. Salah-satunya menyangkut, sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengadaan barang dan jasa. Beruntung, pada awal November tahun ini, bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah dan Bank NTT, telah berhasil dirilis menu tambahan dalam Case Management System mereka.

Sementara itu, Biro PBJ NTT tidak ingin segera berpuas diri. Untuk menjaga dukungan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi, telah disiapkan sejumlah Strategi Implementasi P3DN di Tahun 2024 nanti. Biro PBJ juga mengajak BI Perwakilan NTT untuk ikut berkolaborasi, mendukung rencana masifnya upaya sosialisasi kebijakan nasional ini. Tentunya, sambil terus menyempurnakan rumusan petunjuk teknis Implementasi P3DN dalam Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia