Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Terpilih

Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Kemeriahan menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Istana Kepresidenan Jakarta pada saat para kepala daerah terpilih menjalani prosesi kirab. Mereka berarak menuju lokasi pelantikan sebagai awal rangkaian acara tersebut.

Dalam balutan seragam resmi Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), rombongan melangkah dengan gagah, penuh khidmat, diiringi lantunan musik dari Drumband Gita Abdi Praja (GAP) kebanggaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kerapihan baris para pemimpin daerah ini menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sepanjang rute menuju Istana Kepresidenan, dentuman drum dan tiupan terompet Drumband GAP IPDN menambah kemegahan prosesi. 

Sesekali, para kepala daerah tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyaksikan dari kejauhan. Kirab ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol komitmen mereka dalam mengemban amanah rakyat. Setibanya di halaman tengah Istana Kepresidenan, barisan langsung bersiap mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden ke-8.

Dalam prosesi yang bersejarah ini, Prabowo melantik ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sebanyak 961 pejabat dari 481 daerah yang terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati serta 85 Wali Kota dan 85 Wakil Wali Kota dilantik secara serentak. 

Pelantikan serentak pertama kali ini menjadi sebuah tonggak monumental Pemerintahan Indonesia. Kegiatan ini didasari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Diatur juga dalam Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 serta Kepmendagri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Kepala Negara dalam sambutannya usai melantik para kepala daerah dan wakil kepala daerah menuturkan bahwa gelaran pelantikan tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang. Bangsa terbesar keempat dari jumlah penduduk dunia dengan demokrasi yang hidup, berjalan dengan dinamis.

Selain mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah terlantik, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah rakyat. “Saudara-saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup mereka,” demikian tegasnya.

RI satu itu juga menyoroti pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun bangsa, terlepas dari perbedaan latar belakang politik, suku, agama, maupun ras. “Kita telah lahir dalam Keluarga Besar Nusantara, Keluarga Besar Republik Indonesia, Keluarga Besar Merah Putih, Keluarga Besar Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu,” ujarnya.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk mengabdi kepada rakyat dengan penuh dedikasi. Ia juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan ada Retreat Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah. 

Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir. Turut hadir dalam pelantikan serentak yakni para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para Ketua Umum Partai Politik.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)