Antisipasi Konflik Sosial Pasca Relokasi

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi NTT terus bersinergi dalam upaya penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut ditandai dengan komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, SP,MP bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof.Dr. Pratikno, M.Soc,Sc Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan Wakil Mendagri Bima Arya di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (25/11). 

Dalam rapat tersebut dibahas pembangunan hunian sementara (Huntara) dan rencana pembangunan Huntap (Hunian tetap) bagi para korban dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural. Dibicarakan juga rencana renovasi rumah-rumah yang dibakar pasca ketegangan warga soal tanah adat di Kecamatan Adonara Barat beberapa waktu lalu.

“Kita bersama pemerintah daerah tetap bersinergi untuk mengawal masyarakat pengungsi agar dilayani secara baik. Melalui TNI dan Polri juga disampaikan masih ada bantuan-bantuan yang datang dan itu akan dikirim ke gudang logistik yang ada di Larantuka,” ungkap Pratikno. Disebutkan bahwa pelayanan tetap dimaksimalkan pada warga di lokasi pengungsian yang tersentralisir maupun kepada para pengungsi mandiri yang berada bersama keluarga dan kerabat mereka.  

Lebih lanjut dijelaskan, untuk pembangunan Huntara bagi para pengungsi sedang dikerjakan oleh BNPB dibantu oleh TNI/POLRI. Lokasinya sudah clear dan pembangunan sudah dimulai dengan pengangkutan material. Berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, tambahan fasilitas air bersih juga sedang disiapkan. 

Ditambahkan Menko PMK bahwa terkait dengan Huntap, masih dalam identifikasi untuk finalisasi lokasinya. Tentu dengan mempertimbangkan jarak yang tidak jauh dengan kampung asal para pengungsi, dekat dari sumber penghidupan (kebun atau lahan pertanian) dan dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Ia juga menjelaskan terkait dengan komitmen pemerintah untuk merenovasi rumah yang rusak akibat bentrok warga desa Ile Pati dan Bungalima.  

Usai kunjungan ke desa lokasi konflik warga dimana terdapat  52 rumah terbakar, pemerintah komit untuk segera memperbaikinya. Setidaknya empat orang mengalami luka-luka dan dua orang meninggal dunia. Disiapkan juga tawaran solutif dengan menemui tokoh masyarakat dan mendorong mereka untuk kembali berdamai, menjalin komunikasi yang setara agar situasi kembali kondusif. 

Penjabat Gubernur NTT mengungkapkan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat yang menaruh perhatian dan mendukung penuh penanganan bencana ini. “Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban terdampak bencana alam erupsi gunung lewotobi dan konflik sosial. Kita tentunya berharap agar kondisi pasca bencana kembali normal sehingga pembangunan fisik huntara dan huntap tetap berjalan lancar, masyarakat kembali mendapatkan tempat tinggal yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menegaskan bahwa Pilkada disana tidak ditunda namun dilaksanakan sesuai jadwal. Setiap pengungsi tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada perhelatan Pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Secepatnya dikoordinasikan dengan Forkopimda NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Sikka agar dapat dipastikan seluruh warga pengungsian bisa menggunakan hak pilih mereka dengan bebas. 

Telah disiapkan 22 TPS untuk pencoblosan di daerah pengungsian. Sedangkan tambahan dua TPS lagi disediakan pada wilayah perbatasan Sikka dan Flores Timur. Bersama Dukcapil dan KPU juga dibantu dengan kemudahan pencatatan dan kebutuhan dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk mencoblos.