Gubernur Dorong Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam lanjutan Kunjungan Kerja Daratan Flores di Kabupaten Sikka, ikut menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Bersama Pulau Flores, Lembata dan Alor. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTT, pada Hari Minggu (11/9).

Kegiatan tersebut, dirangkai dengan Rapat Koordinasi bersama Camat, Lurah, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian Se-Kabupaten Sikka.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta para Kepala Desa agar, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya penggunaan dana desa. Untuk, memberdayakan masyarakat dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan sektor lainnya. "Anggaran dana desa itu harus digunakan sebaik mungkin. Untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa," begitu kata Gubernur.

"Jadi, kita fokus pemberdayaan masyarakat, untuk menekan angka kemiskinan ini. Kepala Desa harus melihat dengan baik bahwa, ketentuan besaran alokasi 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai itu, sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Bila masyarakat penerima BLT tidak mencapai 40 persen maka, dana tersebut bisa dialihkan ke, atau diperuntukkan untuk hal lain. Seperti, pemberdayaan pada program pertanian atau peternakan di desa," jelas Gubernur.

"Saya harapkan, Bulan Oktober, semua kabupaten sudah ada desain ketersediaan lahan, pupuk dan benih. Untuk pengembangan sorgum, jagung dan kelor. Sehingga, masyarakat juga bisa ikut ambil bagian. Saya yakin, untuk Pulau Flores ini sangat berpotensi untuk, pengembangan tiga komoditi tersebut. Bila kita sukses di Flores ini maka, daerah yang lain juga mengikuti yang sudah kita kerjakan di sini, sebagai contoh," lanjut Gubernur.

Ia menambahkan, perlunya sinergitas antara industri lembaga-lembaga keuangan.

"Kita jangan membebani APBD kita. Penting untuk, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perbankan. Kita andalkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi, kita tidak terlalu berharap dan membebani APBD. Maka dari itu, masyarakat juga harus berperan aktif," harap Politisi NasDem itu.

"Untuk mengatasi inflasi maka, masyarakat harus memiliki dan mengembangkan sendiri, komoditi yang menyebabkan inflasi, seperti cabe dan lainnya. Juga, kita harus kembangkan sendiri di masyarakat," ujar Gubernur.

"Untuk pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), kita bisa kembangkan terus. Karena, sangat memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Seperti di Sumba Barat Daya, mereka panen tiga kali di lahan 36 ribu Hektar. Ke depannya, semua harus tanam dan panen dengan mekanisasi modern. Dengan memanfaatkan mesin, agar lebih efisien," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sikka Roberto Diogo mengatakan, dibutuhkan cara kerja cerdas untuk mengatasi inflasi. “Maka, perlu satu kerja cerdas dari kita semua. Tentunya, berbagai strategi harus dilakukan, dalam menghadapi inflasi. Untuk itu, kami melakukan 68 persen dari belanja dana desa, untuk penanganan inflasi," jelas Bupati Roberto.

Ia menambahkan, pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka. "Untuk kesehatan sudah mencapai 100 persen. Sisa, sehingga warga sikka yang sakit sudah bisa berobat. Sedangkan untuk pendidikan, dengan memberikan beasiswaa kepada 9.513 mahasiswa," tambahya.

Pada tempat yang sama, Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Daniel Agus mengatakan, untuk Bulan Agustus inflasi tahunan NTT mencapai 4,93 persen. Lebih tinggi, dari inflasi nasional sebesar 4,69 persen. Ini sudah melebihi sasaran target inflasi, karena sasaran inflasi kita adalah 2 hingga 3 persen.

Sementara itu, Dirut Bank NTT, Alexander Riwu Kaho menjelaskan, Bank NTT bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mendesain Aplikasi, B-Pung Petani. Aplikasi ini, membantu petani dalam pengembangan kemandirian dan keunggulan komoditi lokal.

"Aplikasi ini, menjawab persoalan oleh para petani. Validitas datanya by name by address. Komoditi, luas lahan, kebutuhan bibit, pupuk, hortikultura, tanaman pangan ataupun perkebunan itu, terintegrasi dengan baik. Sehingga, dalam master plane, itu bisa membantu. Dalam sisi mengatasi masalah ketahanan pangan jangka pendek, menengah dan panjang. Maka, secara berkelanjutan kerja kita memberikan informasi kepada pemerintah, stakeholders, masyarakat, petani dan pasar. Untuk, terjadi hubungan kerja sama. Baik antar daerah yang surplus atau defisist, sehingga kebutuhan ketahanan pangan bisa terakomodir dengan aplikasi ini,” demikian pungkas Alexander.