LKPP Kumpul Perangkat Daerah

Melanjutkan kegiatan sehari sebelumnya bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)  juga menghadirkan para pelaku pengadaan asal 41 perangkat daerah Provinsi NTT di Aston Hotel hari ini, Kamis (25/7). Mereka adalah para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Bendahara bersama tim teknis masing-masing perangkat daerah. 

Dalam sesi hari ini, Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI memotivasi peserta kegiatan untuk lebih giat memanfaatkan metode transaksi pengadaan elektronik. Menegaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomis dengan lebih giat mendukung pelaku usaha lokal, mengajak calon penyedia mendaftar dan membeli produk mereka dalam katalog lokal milik Pemerintah Provinsi NTT.  

Pada paparannya, Fendy menunjukan data transaksi yang sangat menggembirakan. Kondisi per 22 Juli 2024 saja, sudah terealisasikan transaksi produk dalam negeri nyaris menyentuh target optimis 95 persen yaitu di angka 94,93 persen atau senilai 434.760.142.912 Rupiah. Belanja melalui UMKK pun tercatat melampaui target nasional 40 persen yaitu sebesar 64,02 persen atau senilai 293.208.776.841 Rupiah. Bahkan, target transaksi menggunakan metode e-Purchasing telah jauh melewati 30 persen ketentuan regulasi yaitu sebesar 79,89 persen atau senilai 365.869.698.715 Rupiah. 

Meski begitu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP itu memicu kepekaan hadirin agar dapat terus meningkatkan sebanyak-banyaknya jumlah pelaku usaha aktif dalam katalog lokal. Utamanya, pengusaha dari kelompok UMKK hingga minimal seribu penyedia. Beliau kemudian mempersilahkan timnya dari Direktorat Pasar Digital untuk kembali menunjukan teknis pembelian barang dan jasa dalam katalog lokal yang sudah eksis. 

Asisten Administrasi Umum, Samuel Halundaka yang hadir membawakan sambutan Sekretaris Daerah tak hentinya menyampaikan terima kasih kepada LKPP. Seperti sudah diketahui, Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki katalog lokal sendiri sejak peluncurannya pada 27 Januari 2022. Dibedakan dengan Katalog Nasional milik LKPP dan Katalog Sektoral yang dikelola oleh masing-masing kementerian. Ketiga jenis katalog tersebut dapat digunakan untuk membelanjakan kebutuhan barang maupun jasa oleh seluruh instansi pemerintah dalam metode pengadaan elektronik (e-Purchasing).  

Kini, Pemerintah Provinsi NTT sudah mempunyai sejumlah 33 etalase dengan total 496 penyedia yang berhasil onboard dan menayangkan hingga sebanyak 12.575 produk barang maupun jasa di dalamnya. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi NTT terus melakukan akselerasi bersama LKPP dan mitra lain, untuk mengajak lebih banyak lagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di daerah agar berpartisipasi mendaftar dan menikmati manfaat cara baru belanja pemerintah ini. 

Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tengah tahun ini, menunjukan bahwa 11 perangkat daerah provinsi telah melampaui target belanja yang dipersyaratkan yaitu melebihi angka minimal 40 persen belanjan produk dalam negeri. Terdapat  juga 12 perangkat daerah dan satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terus didampingi kembali sejak input perencanaan, karena terdampak perubahan struktur organisasi dan tata kerja hingga revisi besaran anggaran. Sementara itu, 18 perangkat daerah lainnya kembali didorong agar juga mampu memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Pelaksana Tugas Kepala Biro PBj NTT, Adelino Soares yang juga hadir membawakan materinya, kembali menandaskan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah melalui metode pengadaan elektronik. Dia mengajak seluruh pelaku pengadaan pada semua perangkat daerah untuk tidak sekedar fokus pada angka target belanja yang sudah bagus. Adelino benar berharap kesadaran rekan-rekan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan termasuk anggota Kelompok Kerja Pemilihan untuk serius memberi prioritas belanja dalam negeri bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha daerah sendiri termasuk untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah.  

Untuk meningkatkan kemudahan berselancar dalam aplikasi belanja digital ini, pemerintah akan kembali meluncurkan katalaog elektronik versi enam. Banyak fitur akan dibaharui mendekati tampilan wajah online shop yang sudah familiar digunakan masyarakat. Update product terbaru itu akan dikenalkan dalam bimbingan teknis yang sedianya terjadwal Hari Kamis depan (1/8) di Kota Kupang. Salam Pengadaan... 

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)