Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Kepala daerah diminta untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri melalui kalatalog lokal dan toko daring. Sekaligus, agar memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan belanja produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pesan itu ditegaskan Dr.Iwan Herniwan dalam sambutan awalnya, saat berbicara pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT di Kupang, Rabu (6/4).

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI itu sengaja menegaskan dua dari tiga Instruksi Utama Presiden kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk segera ditindaklanjuti. Tidak kurang 16 poin tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 itu. Berisi tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI Dr.Iwan Herniwan

Sebelumnya, Pria 52 Tahun itu menyampaikan arah kebijakan dan strategi nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beliau menggambarkan langkah-langkah strategis yang sudah diambil LKPP RI, untuk mempercepat penerapan Instruksi Presiden yang baru saja ditetapkan tanggal 30 Maret 2022.

Tak lupa, Doktor Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran itu, menyampaikan apresiasinya kepada Biro PBJ NTT yang dinilai memiliki progres signifikan. Sangat cepat merespon kebijakan LKPP. Terutama, setelah Launching Katalog Lokal dan BeLa Pengadaan bersama Kepala LKPP di Kupang, 27 Januari 2022. Pemerintah Provinsi NTT, masuk dalam 26 dari 548 pemerintah daerah yang sudah menerapkan katalog lokal dan belanja melalui toko daring. Ia berharap, unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten dan kota yang hadir dapat menirunya.

Pada momentum Rakor ini, juga diserahkan Piagam Penghargaan Early Adaptor. Penghargaan ini diberikan kepada pengguna awal Katalog Lokal dan Bela Pengadaan di Provinsi NTT. Mereka berasal dari Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Sikka, 16 perangkat daerah provinsi, serta 12 pejabat pengadaan yang telah secara langsung mendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Provinsi NTT. Saat yang sama, mereka telah turut mendukung penggunaan produk dalam negeri, melalui pemanfaataan Katalog Lokal dan BeLa Pengadaan.

Penghargaan Early Adaptor ini juga diserahkan kepada tujuh pelaku usaha mikro kecil yang telah mendukung Program UMKM Go Digital.

Penyerahan Penghargaan Early Adaptor

Dalam laporan panitianya, Ronis Mayopu,S.Sos,M.Si menyebutkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mensinergikan penerapan kebijakan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, sesuai arah kebijakan LKPP RI. Sekaligus, bertujuan untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota. Berguna untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan serta realisasi kebijakan program strategis pengadaan di daerah.

Kebijakan strategis dimaksud meliputi peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, Katalog Lokal dan Bela Pengadaan. Untuk maksud tersebut, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ NTT itu menyebutkan lima narasumber yang diundang. Berbicara secara luring dan daring dalam kegiatan yang dihelat selama dua hari.

Panitia berhasil menghadirkan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, membawakan materi Peningkatan Kapabilitas UKPBJ dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah dengan materi Peningkatan dan Perluasan Peran UMKK Melalui Katalog Elektronik dan Bela Pengadaan. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah dengan topik Clearing House Pengadaan Barang Jasa.

Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ NTT sebagai Ketua Panitia, Ronis Mayopu,S.Sos,M.Si

Ikut berbicara Sofyan Antonius. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT itu membawakan materi bertopik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ia dipandu Kepala Biro Pengadan Barang dan Jasa NTT, sekaligus memaparkan Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi NTT.

Hadiri mewakili Gubernur NTT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ganef Wurgiyanto. Turut hadir, lebih dari 200 insan pengadaan asal 21 kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur. Secara resmi, panitia mengundang keterwakilan daerah yaitu Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BKD/BKPSDM, Kepala UKPBJ, seluruh tenaga fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, para anggota kelompok kerja pemilihan dan calon fungsional pengelola PBJ, bersama seluruh ASN Biro PBJ NTT.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia