Aksi Damai Massa Disambut Dialog

Ribuan mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat NTT yang tergabung dalam Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9).

Aksi damai siang itu menyuarakan berbagai aspirasi strategis, mulai dari isu nasional terkait tunjangan DPR Pusat yang berkembang akhir-akhir ini, isu demokrasi, kasus hukum, maupuan isu lokal seperti proyek geotermal, hingga persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Orasi mahasiswa dan masyarakat siang itu langsung diterima jajaran pemerintah provinsi. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dan Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota DPRD bersama Forkopimda, meninggalkan ruang kantor dan berdiri sejajar di hadapan massa.

Setelah hampir dua jam mendengarkan aspirasi dan orasi demonstran, dialog pun terjadi di tengah masa aksi. Momen ini menjadi simbol didengarnya aspirasi masyarakat dari dekat oleh tangan-tangan pemimpin daerah, dengan tatapan mata yang sama, tanpa jarak, tanpa sekat. Dalam pernyataan di hadapan massa, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas aksi yang berlangsung damai, tertib, penuh persaudaraan.

Sebelas tuntutan massa aksi yang telah disampaikan akan dikawal bersama. Sambil mengurai bagian yang menjadi kewenangan Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT, Gubernur berkomitmen meneruskan, mengawal dan memastikan aspirasi ini sampai ke meja pembahasan nasional.

Sejumlah isu penting turut mendapat perhatian pemerintah dalam dialog terbuka bersama massa aksi. Gubernur menekankan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi. Ia meminta agar aspirasi yang murni tetap dijaga dari potensi penyusupan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Aspirasi terkait kasus hukum, termasuk yang menimpa saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek on line yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi di Jakarta, menjadi perhatian khusus. Pemerintah berjanji mengawal proses bersama kepolisian dan aparat hukum agar berjalan transparan, adil dan sesuai koridor aturan.

Soal proyek geotermal yang menuai polemik, Gubernur Melki menegaskan sikap pemerintah provinsi. Proyek yang sudah berjalan baik dan memberi manfaat akan diteruskan. Sebaliknya, proyek yang terbukti merusak lingkungan atau tidak berfungsi optimal akan dihentikan.

Persoalan TPPO juga menjadi agenda prioritas. Pemerintah akan memperketat pengawasan proses pengiriman tenaga kerja asal NTT agar tidak boleh ada lagi yang kembali dengan kondisi buruk.

Pertemuan diakhiri dengan pernyataan komitmen semua pihak untuk mengawal aspirasi yang telah diserukan. Setelah menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)