Kematangan UKPBJ

Untuk mengatahui seberapa baikanya (matang), pelaksanaan pengelolaan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) perlu dilakukan pengukuran. Instrumen pengukuran ini menjadi acuan penguatan kelembagaan, menuju pusat keunggulan pengadaan.

Untuk maksud itu, Biro PBJ NTT menyelenggarakan Workshop Tingkat Kematangan UKPBJ sedaratan Flores dan Lembata di Cappa Hotel, Maumere, Rabu (13/10).

Acara ini dirangkai dengan Kegiatan Onboarding Katalog Lokal. Hadir lebih dari 80 peserta asal sembilan kabupaten di Flores. UKPBJ Kabupaten Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo dan Sikka. Turut hadir Inspektur dan Kepala BKPSDM Sikka.

Sebelumnya, kegiatan sejenis juga sudah dilakukan di SoE. Dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 11 Agustus 2022, bagi sembilan kabupaten dalam Wilayah Daratan Timor, Rote, Sabu dan Alor.

Pada hari pertama kegiatan ini, target peserta workshop yang diundang berasal dari unit kerja yang menangani fungsi pengadaan barang dan jasa. Ikut diundang, admin Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU). Esok hari, akan sangat berperan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Hadir  tiga narasumber utama, asal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI. Prima Salti,M.PubPol dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan bersama Lutfi Ferisa,S.AB dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Jadwal hari kedua besok, akan ikut berbicara Vina Utami Panjaitan, narasumber dari Direktorat Pengembangan Sistem Katolog.

Tiga kegiatan utama hari ini dimulai dari, evaluasi tingkat kematangan UKPBJ kabupaten yang hadir. Dilanjutkan dengan update peta jalan, hingga penjelasan bukti dukung yang perlu dilengkapi. Seluruh peserta diberi kesempatan berinteraksi, melengkapi peta jalan pada sembilan variabel wajib yang harus dipenuhi.

Empat domain utama, dengan bukti dukungnya masing-masing perlu segera diperbaharui. Domain Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem informasi. Diinput  melalaui SIMKU, untuk selanjutnya diverifikasi LKPP. Batas akhir penginputan, jatuh pada tanggal 31 Oktober 2022.

Lengkapnya, diatur dalam Surat Edaran Deputi SDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang contoh bukti dukung level proaktif.

Para peserta kegiatan diberi kesempatan yang luas, menyampaikan kendala yang mereka temui. Disampaikan secara langsung, agar bisa didiskusikan bersama. Rerata, masalah yang disampaikan terkait sumber daya manusia Fungsional PBJ. Mendominasi keluhan mereka.

Sebelumnya, Siprianus Kelen,S.Sos,MSi selaku Kepala Biro PBJ menyampaikan sambutan Gubernur NTT sekaligus membuka kegiatan. Sipri menyebutkan pentingnya pemenuhan Indeks Tatakelola Pengadaan. Kelembagaan UKPBJ salah-satu didalamnya. Harapannya, kegiatan hari pertama ini bisa memperbaiki level kematangan seluruh UKPBJ di NTT.

Sebagai pusat keunggulan pengadaan, UKPBJ tidak hanya mesti memastikan tersedianya barang dan jasa. Namun, juga berperan lebih luas dalam peningkatan pelayanan publik, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha, pemanfaatan produksi dalam negeri serta meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan industri kreatif.

Biro PBJ NTT sendiri sudah memberikan contoh. Sebagai Center of Excellent yang diakui LKPP sejak Tahun 2014. Dengan model kematangan UKPBJ level tiga atau yang disebut proaktif.

Dalam kesempatan yang sama, Konstansia Arankoja,S.Sos, mengungkapkan dukungannya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sikka itu menyampaikan ucapan selamat datang dan ajakan untuk memperbaiki kinerja unit.

“Mewakili pimpinan daerah dan sebagai tuan rumah, kami juga perlu mengetahui lebih teknis. Belajar bersama, agar bisa lebih memahami. Kami tidak gunakan kuasa. Kami gunakan rasa dan asa, sebagai bentuk komitmen, dukungan kepada tim,” begitu kata Konstansia menggambarkan style kerja mereka.

Wanita cerdas yang menjadi panutan ASN Sikka itu, mengajak seluruh peserta yang hadir untuk, memanfaatkan kesempatan berharga itu. Agar dapat dilengkapi seluruh bukti dukung yang dipersyaratkan. Lebih jauh, supaya seluruh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat mulai bertransaksi, segera bisa mengakses katalog lokal pemerintah daerah.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)