Fokus Pengendalian Inflasi

"Saya minta kita untuk fokus dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama kita laksanakan. Ada saran baik yang bisa kita kembangkan dan fokus bagaimana penanganannya, seperti soal kenaikan harga barang."

Demikian penegasan Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual dari Ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat pada Hari Senin 19 Februari 2024. Dalam rapat yang dipimpinya itu hadir Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC dari Ruang Rapat Gubernur NTT bersama para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan perwakilan dari Bulog Kantor Wilayah NTT.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada minggu ke tiga di Bulan Februari 2024. “Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu pertama dan Minggu ke duaFebruari,” jelas Pudji Ismartini.

Disampaikan data pada 10 kabupaten dan kota se-Indonesia yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok pencatatan sejak tanggal 12 hingga 13 dan tanggal 15 sampai 16 Februari 2024 IPH mengikuti keadaan 3 Februari 2024. 10 daerah dimaksud diantaranya Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat yakni 5,13 %, Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara yakni 4,46 %, Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah yakni 4,43 %, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 %, Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah yakni 3,96 %, Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara yakni 3,95 %, Bantul di Provinsi DI Yogyakarta yakni 3,62 %, Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat yakni 3,52 %, Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 % dan Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan 3,29 %. 

Sedangkan, 10 kabupaten/kota dengan Penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Provinsi Sulawesi Utara yakni -7,60 %, Barito Utara di Provinsi Kalteng yakni -6,44 %, Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan yakni -6,55 %, Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara yakni -6,51 %, Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara yakni -5,79 %, Poso di Provinsi Sulawesi Tengah yakni -5,73 %, Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni -5,71 %, Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan -5,62 %, Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara yakni -5,15 % dan Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni -4,60 %.

Sebagai informasi, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.

Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Deputi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Yunus Sirundu, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Moh Ismail Wahab, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Bidang Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Kol Inf Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)