Hot News
Ulang Tahun REI
26 Apr06:17:43 PM
Hari Otonomi Daerah 2024
25 Apr06:50:48 PM
Rencana Lokasi PLTS
07 Mar11:06:56 AM

Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

G.A.A. Diah Ambarawaty, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI  saat hadir di Kupang, Rabu (19/2/2020).
G.A.A. Diah Ambarawaty, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI saat hadir di Kupang, Rabu (19/2/2020).

Pernakah anda menggunakan media elektronik untuk membelanjakan kebutuhan pribadi? Tentu saja pernah, bagi sebagian orang malah mungkin sudah sering memanfaatkan market place untuk berbelanja. Ada banyak cerita, pengalaman tentang aktivitas belanja menggunakan media on line itu.

Hal serupa juga sudah dilakukan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai salah-satu cara memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah. Kebutuhan barang dan jasa pemerintah yang berulang serta bisa distandarkan, dibuatkan daftarnya dalam katalog elektronik. Melewati proses pengkajian dan negosiasi yang cukup rigit, komoditi (barang/jasa) yang ada dilayangkan untuk bisa diakses oleh semua pelaku pengadaan.

Katalog Elektronik sendiri adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Beberapa negara di luar sana, bahkan menjadikan katalog elektronik milik LKPP RI sebagai sumber referensi, untuk mencari dan membandingkan barang yang mereka butuhkan. Saat ini, setidaknya telah ada 42 komoditas dengan lebih dari seribu penyedia yang sudah menjalin kontrak kerjasama.

“Lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang atau jasa. Lebih menghemat sumber daya, termasuk efisiensi terhadap anggaran. Bahkan lebih transparan dan akuntabel," begitu kata Ibu G.A.A. Diah Ambarawaty menyebutkan manfaat pengadaan melalui katalog elektronik dalam perspektif pembeli.

Secara istimewa, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI itu langsung hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Assesment Penyelenggara Katalog Elektronik Lokal. Kegiatan yang dibuka sekaligus dimoderatori Siprianus K. Kelen,S.Sos,M.Si selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa NTT itu memilih tempat di Ruang Rapat Asisten Sekda, Rabu (19/2/2020).

Meskipun begitu, beliau mengingatkan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa memiliki jenis dan kriteria yang tidak sama. Dihadapan peserta kegiatan, ia kembali menegaskan bahwa tidak semua barang dan jasa bisa diadakan lewat katalog elektronik.

Lebih lanjut disebutkan wanita anggun berperawakan tinggi itu bahwa LKPP juga mengalami kesulitan memenuhi permintaan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Tingginya permintaan (demand) pemerintah itu, turut menarik minat pihak swasta untuk menawarkan (supplay) produknya secara lebih kompetitif. Mereka bahkan punya divisi khusus untuk itu. Karenanya, LKPP juga mendorong agar setiap pemerintah daerah bisa mengidentifikasi kebutuhan strategisnya untuk dikatalogkan.

Diakui perempuan berdarah Bali itu bahwa, kehadiran dirinya juga merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya, melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi NTT sudah mengajukan permohonan, menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari daerah yang memiliki katalog elektronik sendiri. Saat ini, telah ada delapan provinsi dan enam kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan katalog elektronik lokal.

Pada sesi selanjutnya, Pasca Sri Utaminingsih,  membawakan  materi tentang teknis penilaian kelayakan penyelengara katalog elektronik lokal di daerah. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP itu kembali menyentil tahapan proses penyelenggaraan katalog elektronik lokal sebagaimana strategi nasional pencegahan korupsi.

Pemerintah daerah akan didampingi dan dinilai terlebih dahulu, sebelum dinyatakan layak mengelola model pengadaan elektronik ini. Untuk penilaian kesiapan tersebut, sekurangnya 30 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) diminta mengisi instrument kuesioner assessment yang disiapkan.

Nampak serius hadir dalam acara sehari itu lebih dari 100 orang peserta. Mereka adalah para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT bersama panitia.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia