Workshop Policy Brief

Kualitas sebuah kebijakan lahir dari serangkaian siklus yang perlu dipelajari, patut didalami. Untuk itu, dibutuhkan personil berkompetensi teknis politis juga analitik sejak fase awal agenda setting, formulasi, penyusunan, advokasi sampai pada evaluasi kebijakan. Jadi, jelaslah bukan proses ujug-ujug berlandas firasat, anggapan atau subyektifitas kepentingan tertentu.

Sementara itu, di daerah, pembinaan kepada para pejabat fungsional analis kebijakan ditengarai menjumpai sejumlah pekerjaan rumah. Mayoritas kelompok fungsional keahlian ini berasal dari pejabat struktural yang disetarakan ke jenjang muda dan madya. Pemahaman para pemangku kepentingan pun berfariasi, hingga belum adanya komunitas profesi.

Menyadari pentingnya peran analis kebijakan tersebut, SKALA  (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) berinisiasi memfasilitasi 30 peserta Workshop Policy Brief di Kupang. Peserta merupakan perwakilan ASN, jaringan masyarakat sipil juga latar akademisi, aktif terlibat praktek dan diskusi sejak Hari Selasa (23/4) sampai dengan Rabu (24/4).

Sebelumnya, draft abstraksi wajib dikirimkan untuk seleksi sebagai syarat mengikuti workshop. Lalu, pantia memilih naskah layak sesuai empat tema yang sudah ditentukan yaitu Manajemen Keuangan Publik, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Informasi dan Data serta GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial). 

Empat fasilitator kemudian ditugaskan mendampingi empat kelompok penulisan. Hadir membersamai Prof.Hendarman selaku Analis Kebijakan Utama Kemendikdasmen. Tidak kalah energiknya Iskhak Fatonie sebagai Policy Advocacy Lead SKALA beserta Faisar Jihadi dan Vice Admira.

Kami dibekali dengan pengetahuan tentang instrumen dan sistematika rumusan alternatif kebijakan. Pemahaman metode identifikasi masalah, pentingnya data dan analisis sampai dengan strategi komunikasi serta advokasi rekomendasi kebijakan, agar diadopsi para pengambil keputusan. Akhirnya, seluruh peserta dibimbing untuk menulis Policy Brief masing-masing.

Kegiatan lokakarya dua hari ini diawali dengan sosialisasi kepada 100 undangan asal seluruh perangkat daerah Provinsi NTT. Dalam acara yang dibuka Asisten Administrasi Umum itu, Eripto Marviandi menyebutkan komitmen SKALA NTT membantu mengisi ruang perbaikan kebijakan daerah. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo kemudian tampil dengan materi perdana, Inovasi Pengembangan Kompetensi Analis Kebijakan.

Berikutnya, Agus Sudrajat, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN, mengurai Peran Strategis Analis Kebijakan Dalam Peningkatan Reformasi Birokrasi (Government Effectivenss Index). Tentang Kebutuhan Analisis Kebijakan Dalam Menjawab Permasalahan Lintas Sektor, disampaikan oleh Kepala Bapperida Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus.

Policy Brief terbaik akan dipublikasikan dalam jurnal kerjasama LAN dan SKALA. Semoga tujuan baik kegiatan ini menjadi langkah strategis mendukung pembangunan daerah. Diharapkan, peserta dapat terus melatih pengetahuan dan ketrampilan teknis yang sudah dimiliki dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, menjadi agen perubahan yang lebih baik.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)