Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Se’i Sapi (Sebarkan ilmu Samakan persepsi) kali ini, Selasa (2/8/2022) semakin nikmat. Ada menu buahnya. Disiapkan Kabag Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Ada minumnya juga. Walau, tanpa pantun penutup.

Frans Budiman Johannes,S.Sos,M.Si siap dengan materi. Judulnya, Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Merupakan salah-satu materi wajib, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP RI.

Dengan merendah Budi bilang, “materi ini sebenarnya mudah. Saya juga tau lebih dulu saja. Saya, bukan orang yang paling tau.”

Tujuh subtema dipaparkannya. Pertama, identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa; Kedua, penyusunan spesifikasi teknis dan KAK; Ketiga, penyusunan perkiraan harga untuk setiap tahapan; Keempat, perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan; Kelima, perumusan organisasi; Keenam, risiko dalam perencanaan dan terakhir, identifikasi dan pengumpulan bahan dan/atau data dan/atau informasi.

Ada perbedaan kompetensi yang dipersyaratkan. Jika modul lama, peserta cukup diminta hanya untuk tau saja. Tuntutan modul baru, peserta diharuskan, sampai mampu menjelaskan.

Informasi itu memperjelas, penyebab tingginya angka ketidaklulusan peserta ujian sertifkasi dasar. Terutama, karena tingkat kesulitan soal yang lebih. Ditambah, absennya proses e-learning. Karena keterbatasan waktu. Biasanya, disiapkan LKPP. Satu paket dengan program pelatihan, sebelum sesi ujian.

Mediator PBJ LKPP itu juga menjelaskan perbedaan, antara kebutuhan dan keinginan. Ia pun menyinggung keterkaitan dengan materi terdahulu, Manajemen Rantai Pasok. Konsiliator itu menganalogikan pengadaan, seperti aktivitas belanja, dalam rumah tangga. Tidak semua kebutuhan rumah tangga, perlu pihak ketiga. Tidak harus ditenderkan. Bisa dibeli sendiri. Begitu kira-kira pengandaiannya. Mengantar peserta, memahami beda pengadaan melalui penyedia dan swakelola.

Fenomena itu bisa juga dilihat, dengan hadirnya kebijakan belanja online (e-purchasing). Melalui e-katalog, Toko Daring lewat BeLa Pengadaan, maupun e- Tendering. Pekerjaan konstruksi, kedepannya juga akan menggunakan cara belanja sendiri, langsung (supply by owner). Katalog elektronik cukup menyediakan jasa tukang saja. Material, bisa dibeli sendiri.

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juga perlu memahami pentingnya peran mereka dalam pengadaan. Tidak serta merta, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semata. Karenanya, pimpinan perangkat daerah harus memahami konteks perencanaan pengadaan. Pengguna barang dan jasa, perlu ditanya kebutuhan mereka. Bukan keinginan mereka.

Ditegaskan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak bisa dijadikan dasar penentuan kerugian negara. Jelas diatur. Apalagi, secara teknis, harga produk telah melewati setidaknya tiga kali tahap uji. Pertama, pada saat penyusunan RAB. Lalu, HPS yang diinput dalam RUP. Kemudian, penetapan nilainya, dalam dokumen kontrak.

Dalam sesi diskusi, Lucius Luly,S.STP,MA memberikan usulan. Untuk, dibakukan format dokumen perencanaan sejak awal. Disesuaikan ketentuan, dalam Peraturan LKPP nomor 11 dan 12 Tahun 2021. Dibawa, saat asistensi anggaran, bersama perangkat daerah. Bisa juga, dibentuk tim sosialisasi. Dilakukan sosialisasi, sebelum penetapan DPA 2023.

Lucius, kemudian menyinggung pentingnya ISO 31000:2009, untuk Standarisasi Manajemen Risiko. Termasuk, ISO 27001:2013, untuk Standarisai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Budi selaku pemateri setuju. Menurutnya, perlu ditambahkan ceklist dalam Surat Edaran Gubernur tentang percepatan PBJ. Dilampirkan, seperti yang sudah dilakukan di awal tahun. Menjadi advice, bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penguatan perencanaan pengadaan, untuk mitigasi risiko sejak awal.

Drs.Bambang Sage,M.Si, juga sependapat. Agar dibentuk tim sosialisasi perencanaan pengadaan dan penyusunan RUP. Untuk, Tahun Anggaran 2023. Dilakukan secara daring. Disesuaikan dengan waktu dan mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Disiapkan sertifikat, dengan jam pelajaran yang memadai. Mengundang seluruh perangkat daerah. Dengan kuota terbatas dan pendaftaran melalui link yang disediakan.

 

Sofi Messakh,SE selaku koordinator kegiatan Se’i Sapi menyanggupi. Sofi siap menindaklanjuti usul dan saran floor. Lebih khusus, akan dijadwalkan waktu tersendiri, untuk maksud tersebut.

Arabinaya Lamba,S.Pt,MM menyoroti pentingnya penguatan sumberdaya pengadaan. Menurutnya, sumberdaya manusia pendukung harus diperhatikan. Sebagai, salah-satu mata rantai dalam manajemen rantai pasok. Untuk, mendukung peran PA/KPA.

Fungsional Pengadaan Madya itu juga mengusulkan, sosialisasi pengadaan melalui surat sekretaris daerah. Menurutnya, untuk penyusunan Peraturan Gubernur, mensyaratkan adanya kajian akademis. Perlu didukung anggaran. Untuk, pembiayaan pihak ketiga. Menyetil lebih konkrit, Rabin meminta narasumber untuk menjelaskan, perbedaan cara dan jenis pengadaan menurut konteksnya. Membantu teman-teman pemula, untuk dapat menjawab jebakan soal yang sering muncul dalam ujian.

Acara usai. Tiada, pantun penutup. Tersisa salak pondo, apel fuji dan jambu manis jatah moderator. Dilanjutkan, rapat hasil temuan ISO 9001:2015. Drs.Bambang Sage,M.Si, menginformasikan temuan auditor ekseternal, pada pelaksanaan audit surveillance kedua.

Koordinator Kualitas Mutu itu memaparkan, sejumlah temuan minor. Harus segera dijawab, dalam 14 hari kalender. Maximal, harus sudah dijawab tanggal 15 Agustus 2022. Tim sepakat, dikirim sebelum tanggal itu. Semangat selalu, Tim Kerja Biro PBJ NTT.

 

 

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia