Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Para pengelola pengadaan pada unit kesatuan pengelolaan hutan mengaku masih membutuhkan penguatan. Pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan yang ditemui, meminta untuk terus diadakan pendampingan teknis, terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Mereka berharap kembali diprogramkan sosialisasi berkala, bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan.

Hal itu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi paket pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pada tahun 2021 ini perangkat daerah yang dinahkodai Ondy Christian Siagian,SE,M.Si itu mendapatkan alokasi sarana prasarana ekonomi produktif untuk delapan unit pelaksana teknis dinasnya. Lebih dari delapan milyar rupiah digelontorkan untuk setidaknya 37 kelompok tani hutan.

Tidak ingin kecolongan, Ondy bergerak cepat membentuk tim evaluasi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masuk dalam tim yang juga beranggotakan personil dari perangkat daerah perencana, keuangan dan pengawasan. Tim ditugaskan untuk segera mengunjungi kantor pelaksana kehutanan yang ada di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sikka, Ende dan Ngada.

Seperti sudah diketahui, dana alokasi khusus merupakan sumber pembiayaan tambahan yang berasal dari APBN. Dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Umumnya digunakan untuk mendanai daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, mendorong percepatan pembangunan daerah dan mendorong pencapaian sarana prioritas nasional.

Melihat strategisnya kegiatan ini, setiap daerah berusaha memanfaatkan sumber pembiayaan tambahan yang disediakan itu secara maksimal. Keberhasilan pelaksanaannya, menjadi kriteria penting untuk mengusulkan kegiatan prioritas tahun berikutnya.

Personil Biro PBJ yang ditugaskan pun tidak mau main-main. Enam orang yang ditugaskan Kepala Biro PBJ segera menyusun instrument teknis. Instrumen berisi panduan tata kelola, dengan daftar simak yang mesti diamati.

Secara umum, Biro PBJ memberi apresiasi untuk niat baik ini. Personil tim yang ditugaskan menelaah proses pengadaan yang dilakukan sejak tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan hingga aktivitas serah terima. Semuanya merujuk pada regulasi bidang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan ketentuan turunannya.

Lebih detail, setiap tim menyampaikan catatan spesifik yang ada di lokasi penugasan masing-masing kabupaten. Terhadap paket pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun, dapat dilakukan pemutusan kontrak. Seluruh hasil kerja tim selanjutnya dielaborasi, menjadi masukan bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sebagai pemberi tugas.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia