NTT Raih Digital Government Award 2024

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA 28 May 2024 Hits: 1185

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai penerap terbaik kategori Pemerintah Daerah. Penghargaan tersebut diterima Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G. L. Kalake dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Senin (27/5).

Penghargaan itu diberikan atas dasar kinerja dan prestasi Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai baik. SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Raihan penghargaan ini menunjukkan komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam kebijakan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Provinsi NTT menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan.

Dalam acara SPBE Summit 2024 ini Presiden juga meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital, mulai dioperasikan pada September hingga Oktober 2024 mendatang. Super Apps INA digital ini merupakan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi yang diintegrasikan menjadi satu. Langkah peluncuran ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” ujar Presiden Jokowi.

Peluncuran ini, kata Presiden, merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. “Ini adalah tahap awal kita

memulai, tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” lanjut Jokowi.

Kepala Negara menekankan, kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau malah memperlambat. Kepuasan masyarakat sudah seharusnya menjadi tolok ukur manfaat kemudahan urusan publik. Hal ini akan terkendala jika setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten dan kota memiliki aplikasi yang terpisah bahkan hingga lebih dari 27 ribu aplikasi.

Presiden mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri dengan anggaran hingga Rp.6,2 Triliun. Bahkan, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Presiden berharap kehadiran INA Digital, dapat menyederhanakan pelayanan terintegrasi.

“Setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Jokowi.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia terus menuai capaian positif. Dilaporkan bahwa pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat dari nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,34 atau Predikat Cukup pada Tahun 2022 menjadi sebesar 2,79 atau Predikat Baik pada Tahun 2023.

Di samping itu, peningkatan Indeks SPBE Nasional tersebut juga diikuti oleh kenaikan United Nations E-Government Development Index (EGDI) dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022. Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di Tahun 2020 menjadi A di Tahun 2022.

Ia menyebutkan, pembentukan GovTech dan pengembangan sistem strategis seperti Digital Public Infrastructure, telah menciptakan lompatan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital di tanah air. Anas mengungkapkan bahwa berdasarkan studi di berbagai negara, hampir semua negara yang menduduki peringkat teratas dalam United Nations E-Government Development Index memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital.

MenPANRB juga mengungkapkan bahwa, selanjutnya diperlukan langkah penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital. Pihaknya juga berharap keberlanjutan program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Presiden agar kedepannya bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang sudah bekerja sama dan berperan aktif dalam memajukan inisiatif Govtech ini. Dilaporkannya bahwa semua ini juga merupakan hasil kerja keras juga dari 400 anak bangsa yang punya kepercayaan bahwa Indonesia juga didukung para mentor mereka terus berjibaku sesuai arahan dipimpin Menko Marinvest, Luhut dan Menpan RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Menteri BUMN Eric Thohir juga akan mengedepankan aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah atau user friendly, agar pengguna dan integrasi yang terukur dalam proses bisnis yang terpadu dan transparan dapat memberikan kesuksesan Govtech di Indonesia.

“Kita coba memastikan, mengedepankan bahwa friendly user, jadi user friendly yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan daripada sistem Govtech ini tanpa komplikasi yang rumit, dan juga ini merupakan perbaikan dalam proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur, karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur, transparan agar semua program-program yang Bapak luncurkan sebagai pimpinan negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari.” ujarnya.

Erick Thohir mengatakan, akan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan tidak hanya slogan belaka dan menjadikan pelayanan publik yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat agar menjadi pemerintahan yang baik. “Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami dan kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan, ya dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata, jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa di implikasikan,” tandasnya

Acara SPBE Summit ini dihadiri Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin dan juga para Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan dan Lembaga bersama para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota peraih Digital Government Award.