NTT Masuk Peringkat Tiga Tertinggi

Sampai dengan 21 Juni 2024, progres realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTT menggunakan katalog elektronik sudah mencapai 94,93 persen dari total belanja melalui penyedia. Menjadi pemerintah provinsi tertinggi ketiga setelah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Demikian informasi Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Provinsi NTT di Harper Hotel Kupang, Selasa (2/7). Acara pembukaan ini sekaligus dirangkai dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia NTT (DPW-IFPI NTT) periode 2024 hingga 2029.

Hadir dalam kegiatan pagi tadi, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake bersama Sekretaris Daerah NTT Kosmas Lana dan pimpinan perangkat daerah provinsi. Turut hadir Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, pejabat dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP termasuk Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Tri Wahyu Widodo.

Dari kabupaten dan kota juga nampak para Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama masing-masing Kepala Bagian Pengadaan juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Ikut berpartisipasi partnership kegiatan dari Bank NTT, PT.Air Mas Perkasa, PT.Cobasstrore, Dekranasda NTT, Mbizmarket, IFPI NTT, IAPI NTT dan Dharma Wanita Unit Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Dalam materinya, keynote speecher dari LKPP RI itu menjelaskan kembali lima fokus kerja pengadaan sesuai arahan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar pro produk dalam negeri melalui usaha mikro kecil koperasi serta mempercepat proses pengadaan. Lima fokus kerja dimaksud yaitu pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kedua, meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi, ketiga, mewujudkan proses pengadaan yang bersih, keempat, memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah dan kelima, mempercepat penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam paparannya di hadapan peserta kegiatan asal 22 kabupaten dan kota se-NTT dijelaskan overview kinerja pengadaan pemerintah secara nasional selama empat tahun terakhir. Apresiasi terucap bagi NTT, berdasarkan data peningkatan belanja hingga 52 persen rencana umum pengadaan sejak tahun 2020 hingga 2023. Secara nasional disebutkan bahwa setiap Rp.400 Triliun belanja produk dalam negeri akan berdampak kepada penyerapan dua juta tenaga kerja baru dan mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 1,8 persen.

Senada dengan itu, Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake, menyebutkan pentingnya belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan mendukung kebijakan fiskal, untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penjabat Ayodhia meminta perhatian seluruh peserta agar lebih giat mengajak partisipasi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi hingga tak abai memantau cara belanja pengadaan swakelola. 

Terkait manajemen risiko dalam pengadaan, sehubungan dengan telah terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1287 Tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara persetujuan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN pemerintah daerah, beliau mendorong untuk dikaji bersama perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan. Agar bisa diidentifikasi, dirumuskan indikator, kriteria dan besaran tunjangan berdasarkan kondisi kerja yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Sementara itu, Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP menegaskan kembali peran lembaganya dalam pengadaan. Beliau membawakan materi dengan judul strategi dan mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa. Tidak lupa diingatkan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan.

Sebelumnya, Adelino Soares selaku pelaksana tugas Kepala Biro PBJ menyampaikan materinya terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa di Provinsi NTT.  Menutup kegiatan hari pertama, tampil Yanes Panie dengan materinya bertema Transformasi Digital. 393 penyedia telah berinteraksi dalam katalog elektronik lokal dan marketplace yang ada di NTT.  Besok akan dilanjutkan dengan pembahasan soal kebijakan pengangkatan jabatan fungsional pengadaan termasuk peningkatan kapabilitas unit kerja pengadaan barang dan jasa menuju level pro aktif.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)