KPPI NTT, Wadah Perempuan Berpolitik

Penjabat Gubernur, Andriko Noto Susanto menyampaikan harapannya agar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT tetap berfokus pada upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Tujuannya adalah supaya suara perempuan dapat terwakili dengan baik dalam pembuatan kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Andriko dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 KPPI Provinsi NTT bertempat di Hotel Sahid T-More Kupang pada Sabtu, (1/2/2025). Disebutkan bahwa, KPPI NTT hendaknya menjadi wadah bagi perempuan berpolitik untuk memperkuat jejaring dan membangun solidaritas sesuai dengan tema Musda yaitu ‘Perempuan, Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan.’

KPPI NTT sebagai mitra pemerintah daerah, juga diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi seperti masalah TPPO, stunting, kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, Musda kali ini merupakan langkah pengembangan organisasi KPPI NTT sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi anggota organisasi dan pembangunan NTT.

Andriko menyebut perlunya dilakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya agar mampu menghadirkan pengurus yang handal, tangguh serta mampu membawa KPPI NTT mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam membangun daerah.

Pengakuan terhadap peran perempuan di NTT cukup besar, misalnya terdapat 15 Anggota perempuan DPRD Provinsi NTT dan dua diantaranya adalah Pimpinan DPRD. Ia berterima kasih atas keputusan-keputusan Ketua DPRD Provinsi NTT terkait sejumlah Perda yang telah didesain untuk meningkatkan SDM NTT. Banyak kolaborasi yang telah dijalin untuk mengatasi sejumlah isu strategis.

Sebelumnya Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin, SH pada sambutannya menyatakan bahwa KKPI didirikan oleh sembilan partai politik sebagai wujud kepedulian atas minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, sedangkan KPPI NTT telah hadir di NTT sejak tahun 2007.

Dikatakan bahwa politik yang dinamis dapat diibaratkan seperti aliran sungai, bukan tiran dan bukan ambisi. Dalam kesempatan itu, Ana mengajak seluruh anggota untuk menjembatani suara rakyat, bersatu dan berdaulat dalam bingkai keadilan dan kesetaraan gender. Ia berharap dapat bergandengan tangan mengusahakan keterwakilan 30 persen perempuan juga di bidang eksekutif dan yudikatif.

Disadari, minimnya keterwakilan perempuan di sejumlah kabupaten. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengajak seluruh perempuan membangun kekuatan yang solider, persaudaraan dalam setiap langkah juang dalam berdemokrasi. Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, Perwakilan Anggota DPRD Provinsi NTT, Perwakilan DPP KPPI, Pengurus DPD KPPI Kabupaten/Kota, ketua dan anggota Partai Politik se-Provinsi NTT serta ketua organisasi perempuan se- Provinsi NTT.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)