Kerja Sama Pungutan Pajak

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bertempat di Ruang Rapat Gubernur pada Rabu (12/03/2025).

Kerja bersama ini diambil dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (OP4D). Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, Kepala Biro Pemerintahan, Doris Rihi, serta Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah, Benhard Menoh.

Penandatangan PKS OP4D tersebut diikuti oleh 121 kabupaten dan kota se-Indonesia dalam jaringan. Provinsi NTT termasuk dalam gelombang pertama kegiatan bersama dengan Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memaksimalkan pemungutan pajak di Provinsi NTT, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Ditegaskan Gubernur, pentingnya upaya ini untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dan efektivitas kebijakan fiskal. Nantinya, digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melki Laka Lena juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal Provinsi NTT melalui optimalisasi pemungutan pajak. Dengan peningkatan pendapatan daerah, dapat dialokasikan dana untuk berbagai program pembangunan prioritas pada sektor kesehatan, pendidikan juga pertanian.

Ditambahkannya bahwa perjanjian ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program dan kegiatan yang direncanakan.

Pada bagian akhir, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperbaiki sistem perpajakan, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah, perjanjian ini dapat mendorong NTT menjadi provinsi yang lebih berkembang dan mandiri.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)