Kepala LKPP Apresiasi Upaya Gubernur NTT Kembangkan UMKM

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat yang terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil,  Menengah (UMKM) dan Koperasi di NTT. Demikian rilis yang diterima dari Biro Administrasi Pimpinan NTT malam ini, Kamis (27/1).

"Kita harus terus mendorong pengembangan UMKM kita seperti teh kelor, sabun kelor,  kopi lokal, tenun ikat dan kerajinan tangan kita. Apa yang dikerjakan oleh pak Gubernur untuk (dorong) ini luar biasa. Hal  ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk gunakan hasil UMKM lokal, supaya pasar dengan produk-produknya tumbuh pesat. Ini juga instruksi Presiden untuk pemulihan ekonomi," kata Kepala LKPP itu saat memberikan arahan pada acara Launching Program Belanja Langsung (BeLa) Pengadaan dan E-Katalog Lokal di Aula El Tari Kupang.

Program tersebut diselenggarakan untuk mendukung visi NTT Berlari (Berbelanja Daring). Praktisnya dalam rangka pemanfaatan marketplace pengadaan barang dan jasa, untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Provinsi NTT.

Acara pagi tadi juga dihadiri Wakil Gubernur NTT,  Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP,  Setya Budi Arijanta, Unsur Forkopimda NTT,  Anggota DPRD NTT, para pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, termasuk Walikota dan para Bupati se-NTT yang mengikuti secara virtual.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebut tiga arahan Presiden yang mesti diperhatikan semua pihak. Arahan dimaksud yakni tingkatkan penggunaaan produk dalam negeri, tingkatkan porsi UMKM dan Koperasi  dan percepatan penyerapan APBN dan APBD. E-Katalog dan BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan merupakan langkah konkrit untuk merealisasikan arahan Bapak Presiden tersebut.

"Saya juga memberikan apresiasi atas komitmen dan good will Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghadirkan para Bupati dan Walikota serta para Kepala Dinas, agar lebih mengetahui pengelolaan e-katalog lokal dan BeLa Pengadaan.  Ini nota kesepahaman pertama kami sejak dilantik tanggal 13 Januari lalu. Untuk NTT, kita akan berikan dampingan khusus," sebut Azwar Anas tersenyum.

Lebih lanjut Kepala LKPP mengungkapkan E-katalog dan BeLa di toko daring adalah keniscayaan yang mesti  diikuti semua pihak. Potensi transaksi online tahun 2022 adalah sekitar 530 triliun rupiah. Tahun 2021, ada lebih dari 3.200.000 transaksi online. Namun total BeLanja barang/jasa pemerintah di toko daring baru sekitar 74 miliar rupiah, dari total anggaran negara (APBN dan APBD) yang nilainya lebih 1.000 triliun rupiah.

"Sudah ada Perpres (Perpres Nomor 12 Tahun 2021,red) yang mewajibkan 40 persen belanja pengadaan pemerintah adalah untuk UMKM. Kami juga sudah merevisi aturan, agar pengelolaan e-katalog lokal dapat dilaksanakan oleh semua kabupaten dan kota, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengadaan untuk UMKM di bawah 200 juta juga bisa lewat online. Pertanggungjawabannya tak perlu kuitansi basah lagi,  tapi cukup dari bukti transaksi e-katalog. UMKM yang tergabung di BeLa Pengadaan juga bisa langsung dibayar, tidak ditunda lagi," jelas Azwar.

Dikatakannya, e-Katalog dan BeLa Pengadaan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menghindari pertemuan fisik dan manipulasi. Dengan e-Katalog, Belanja APBN dan APBD juga dimudahkan, karena tanpa proses pelelangan. Kalau harga e-Katalog lebih tinggi dari harga di luar, penyedia akan dikenakan denda dua kali lipat. Sementara itu, harga di toko daring masih bisa ditawar dengan sistem e-Purchasing.

"Saya minta pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur untuk mendorong para bupati, walikota dan para kadis, agar secepatnya menaikan produk (UMKM) di toko daring. Bisa bikin sendiri, lewat BeLa Pengadaan di marketplace atau toko daring yang sudah ada," ajak Azwar optimis.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Karena hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan di NTT.

"Terima kasih kepada Kepala LKPP yang sudah memilih NTT sebagai tempat pertama, yang dikunjungi setelah dilantik tanggal 13 Januari lalu. Ini suatu hal yang luar biasa, sebagai bentuk komitmen dan dukungan beliau untuk memajukan NTT," ungkap Wagub Josef.

Josef Nae Soi menegaskan, penggunaan kata Berlari mengandung makna, bahwa kita harus berubah, supaya tidak ketinggalan terus-menerus.

"Kedepannya kita tidak boleh tertinggal baik untuk e-katalog maupun BeLa Pengadaan. Tidak boleh ada lagi beli secara langsung lewat tatap muka, karena zaman sudah berubah. Karena upaya ini sangat bermanfaat bagi kita," tambah NTT dua itu.

Menurut Wagub, sesuai arahan Mendagri dalam rapat bersama dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan para Bupati, Walikota se-Indonesia pada tanggal 24 Januari lalu, salah-satu penyebab penangkapan kepala daerah oleh KPK, adalah karena adanya kebocoran akibat belum adanya sistem yang terpola secara baik.

"NTT harus jadi pelopor, supaya kita berlari dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital. Ada beberapa perangkat daerah yang sudah lari cukup kencang dengan digitalisasi ini dalam hal administrasi,  ada yang masih berlari lambat dan ada yang lari di tempat. Kita terus mendorong digitalisasi diterapkan di seluruh perangkat daerah," pungkas Wagub.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT,  Siprianus Kelen dalam laporannya mengungkapkan, Pemerintah Provinsi telah merintis upaya pengelolaan e-Katalog dan BeLa Pengadadaan sejak tahun 2020. Beragam upaya dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis dengan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi NTT juga telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan e-marketplace pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Tahun 2021 terdapat dua produk katalog lokal yang sudah diproses. Pemerintah Provinsi terus mendorong penambahan produk-produk komoditas, menggunakan mekanisme katalog lokal. Kami juga menjalin kerja sama dengan Mbizimarket dan Grab dalam BeLa pengadaan di NTT, seraya membuka peluang bagi toko daring lainnya. Ada sekitar 500 pelaku UMKM NTT yang sudah bergabung di Grab," begitu sebut Sipri Kelen.

Pada kesemptan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara Kepala LKPP dan Gubernur NTT, terkait kerjasama di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam acara yang sama, juga diadakan demo belanja menggunakan aplikasi BeLa Pengadaan.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)