Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para kepala desa untuk serius terhadap data. Data kependudukan, kemiskinan dan stunting. Agar, eksekusi anggaran dapat terealisasi dengan tepat.

Demikian rilis yang kami terima. Disampaikan, saat melakukan pertemuan bersama Kepala Desa se-Daratan Lembata dalam Rapat Lengkap Pamong Praja Tingkat Kabupaten Lembata Tahun 2022, diselenggarakan di Ballroom Resto Olympic Lembata, Jumat (9/9).

"Data harus jelas. Mulai dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, stunting, luas lahan setiap desa yang berpotensi untuk mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan dan juga sektor lainnya. Dengan data yang lengkap maka intervensi anggaran dari Pemprov, Pemkab, hingga pemerintah desa juga tepat sasaran. Anggarannya, juga difokuskan pada pihak yang benar-benar mengalami kemiskinan dan stunting," ujarnya.

"Jangan main-main dengan data atau angka. Kalau kita kerja tidak dengan sungguh-sungguh maka, anggaran yang dipakai juga tidak jelas hasilnya. Jangan sampai, anggaran untuk masyarakat miskin dan stunting, kita berikan pada mereka yang hidupnya sudah sejahtera ataupun orang yang rumah tangganya sudah mapan secara ekonomi. Kan kasian kalau anggarannya turun tidak tepat sasaran," lanjut Gubernur.

"Di mata saya, Kepala Desa atau aparat Pemerintah Desa punya punya peran yang sangat besar, dalam kemajuan provinsi ini. Para Kepala Desa adalah petarung utama, karena langsung berhadapan dengan masyarakat, setiap hari dan setiap jam. Kepala Desa harus bisa berpikir kiritis. Untuk menyelesaikan masalah didesanya. Mulai dari kemiskinan, stunting hingga pada peningkatan sektor pertanian, peternakan, peningkatan infrastruktur dan sebagainya," jelas Gubernur.

Gubernur menambahkan, pentingnya untuk turun langsung. Cek keadaan masyarakat serta, harus kerja dengan kolaborasi. "Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Menyelesaikan masalah pembangunan di NTT ini, harus kerja sinergitas dan kolaborasi. Kita saling butuhkan, satu sama lain. Saling koordinasi mulai dari RT/RW, Dusun, Kepala Desa, Camat, Para Kepala Dinas hingga Bupati dan Sekda hingga Gubernur," kata Politisi NasDem itu.

“Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Lembata merupakan top wheel bagi Nusa Tenggara Timur. Untuk, pengembangan bidang perikanan yang menjadi unggulan daerah dan masuk dalam desain penangkapan terukur tingkat nasional. Selain itu, Lembata harus bisa menjadi pilot project Sorgum, Kelor, dan Jagung pada bidang pertanian. Perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Sehingga, Lembata menjadi salah satu daerah pusat perekonomian di Provinsi NTT," tegas Gubernur.

"Perlu adanya kolaborasi, antara perangkat daerah terkait dan kepala desa dalam mengasilkan data yang baik dan akurat. Untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam perencanaan program kegiatan daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi daerah. Lembata sebagai penghasil kelor terbesar, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah melalui dinas terkait," imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Djawa menyampaikan beberapa hal. Terkait penyelanggaran Pemerintahan di Kabupaten Lembata, selama ia menjabat kurang lebih tiga bulan. Diantaranya, terkait penanganan stunting.

"Angka stunting saat ini, di Kabupaten Lembata berada pada angka 15,91%. Teridentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan stunting yaitu, relasi gender. Dimana, lebih banyak kaum ibu yang bekerja daripada kaum bapak, dalam masalah stunting ini. Juga, pola asuh yang mengabaikan anak, karena bekerja. Ini perlu kita perhatikan serius, agar dapat ditangani," ujar Marsianus.

"Selain itu, kita perlu sukseskan Program TJPS, pola kemitraan atas kerja sama Dinas Pertanian dan Bank NTT. Di Kecamatan Ile Ape yang memiliki potensi luar biasa sampai ribuan hektar, dapat ditargetkan lahan seluas 1.800 Hektar. Dapat menghasilkan sekitar 8.305 ton, dengan nilai lebih dari Rp.29 Milyar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyukseskan program TJPS ini. Untuk membangun daerah menjadi lebih baik," begitu ujar Marsianus dalam sambutannya.

"Perlu juga sinergitas yang baik antara BPD dan Kepala Desa, sehingga kita satu pikiran dan satu visi, dalam memajukan desa-desa kita. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama yang baik hingga tingkat RT/RW. Jangan kita kurang akur satu sama lain. Karena, yang kita kerjakan ini, untuk kepentingan banyak orang," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Penjabat Bupati Lembata meminta perhatian Pemprov NTT. Sehubungan dengan relokasi lahan di Kecamatan Ile Ape. Terdampak bencana erupsi gunung Ile Ape, beberapa waktu lalu. "Mohon perhatian dan dukungan, dari Pemerintah Provinsi terkait daerah tersebut. Sehingga, proses relokasi tesebut dapat terealisasikan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan maupun rumah ibadah," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Putih, Jes Papang juga mengatakan, pentingnya menyadarkan masyarakat akan manfaat ekonomis Program TJPS.

"Saya dan teman-teman, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kembangkan Program TJPS Pola Kemitraan. Ini sangat baik, karena dapat memanfaatkan lahan tidur. Dengan pembiayaan oleh Bank NTT dan kerja sama dengan Dinas Pertanian. Saya juga ajak Kepala Desa yang lain, untuk mendorong masyarakat, terkait pengembangan TJPS ini. Karena, masih ada masyarakat kita yang belum yakin atau, masih ragu terhadap program ini. Padahal, Program TJPS sudah ada hasilnya dan sudah terbukti, di beberapa tempat. Punya dampak ekonomi yang baik," jelas Jes.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia