Warta Biro Barjas

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

“Belanja Langsung (BeLa) Pengadaan ini sebenarnya juga menyangkut perubahan mindset. Sebuah transformasi model berbelanja pemerintah, dari cara belanja konvensional yang manual ke digital. Karenanya, kami turut bekerjasama dengan tim KPK dan Inspektorat untuk menelisiknya,” begitu kata Drs.Bambang Sage,M.Si saat mewakili Kepala Biro PBJ dalam kegiatan sosialisasi di aula rapat Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil NTT hari ini, Jum’at (18/2).

Kepala Biro PBJ NTT, Siprianus Kelen,S.Sos,M.Si diinformasikan sedang dalam penugasan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Beberapa agenda krusial sedang dibicarakan secara intens di Jakarta. Termasuk didalamnya, upaya pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dan rencana pelaksanaan rapat kerja PBJ di Bulan Maret nanti.

Dengan rigit dan terukur, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik itu mengajak pelaku pengadaan ikut merasakan kemudahan berbelanja di marketplace. Semudah membeli barang di toko online. Grab Indonesia dan Mbiz Market adalah dua pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT. Mereka termasuk di dalam 14 marketplace yang telah lolos verifikasi LKPP.

Filosofi, tujuan dan manfaat, termasuk peluang dan tantangan dunia pengadaan ke depan juga disampaikan secara lengkap.

Tak lupa, Bambang mengingatkan agar Dinas Kesehatan NTT segera menyelesaikan proses input program dan kegiatan tahun ini, dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan. Ia juga mengajak Sekretaris Dinas bersama jajarannya untuk mengidentifikasi kebutuhan startegis mereka. Kebutuhan berulang yang potensial untuk dimasukan menjadi produk katalog lokal.

“Tolong didata item-item belanja yang selalu ada setiap tahun, dengan nilai di atas 200 juta rupiah. Bersama-sama, kita kaji menjadi komoditas baru dalam katalog lokal NTT. Bisa juga, kita upayakan dalam model kontrak payung,” tambahnya.

Sementara itu, Yanes Panie,SSTP,M.Pub.Pol yang ikut hadir bersama Lucius Luly,S.STP,MA diminta untuk menjelaskan regulasi dan prakteknya. Detail teknis pembelian melalui toko daring, dalam pemanfaatan e-market place pengadaan barang dan jasa pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 66 Tahun 2021.

“BeLa Pengadaan ini mengembalikan peran Pejabat Pengadaan. Otorisasi belanja hanya diberikan kepada Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen. Bendahara ditempatkan kembali pada tugasnya untuk membayar pesanan,” jelas fungsional muda analis kebijakan itu.

Ruang diskusi menjadi lebih semarak. Semua yang hadir berusaha memberi tanya, meminta penjelasan lebih. Sepuluh orang penanggap diberi kesempatan. Mayoritas penanggap, meminta respon tentang kegiatan mereka yang akan dibelanjakan tahun ini. Harapannya, agar kemudahan BeLa ini didukung dengan kemudahan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya.

Sekretaris Dinas, Emma Simanjuntak,SKM,MSc,Ph. optimis bisa segera mendaftarkan mitra UMKM mereka dan mulai bertransaksi. Ia menyampaikan apresiasinya kepada tim Biro PBJ, atas kesediaan memenuhi undangan mereka.

Tampak hadir dalam kegiatan sehari itu para pejabat struktural dan fungsional. Turut menyimak pelaku pengadaan dan pengelola keuangan dinas yang beralamat di jalan Palapa Kota Kupang itu. Sekedar diketahui, sehari sebelumnya, sosialisasi tentang BeLa Pengadaan ini juga dilakukan bersama Biro Umum.

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia