Monday, 02 August 2021 08:04

Berdayakan UMKK Lewat Bela Pengadaan Featured

Dibaca : 271 kali
Beri Rating
(3 votes)

“Bela Pengadaan adalah sebuah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan LKPP melalui kerja sama dengan e-Commerce atau biasa disebut Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk pengadaan langsung barang, jasa lainnya pada kementerian, lembaga pemerintah atau perangkat daerah dengan nilai belanja paling banyak Rp.50 juta.”

Hal itu disampaikan Yanes Panie,SSTP,M.Pub.Pol saat mempresentasikan rencana aksinya untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam sebuah sesi belajar bersama di ruang rapat Biro PBJ NTT, Jumat 23 Juli 2021. Kegiatan rutin bulanan yang diberi nama Se’i Sapi itu adalah sebuah akronim dari Sebar Ilmu Samakan Persepsi. 

Sebelumnya, Siprianus Kelen,S.Sos,MSi selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT membuka kegiatan Se’i Sapi itu dengan mengecek kehadiran tim. Beliau berharap, tim implementasi bela pengadaan yang dibentuk dapat bekerja maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Drs.Bambang Sage,M.Si selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sekaligus mentor aksi perubahan, menyampaikan penjelasan umum terkait peluang dan tantangan penerapan kebijakan baru tersebut. Lebih detail, Bambang menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kesuksesan implementasi kebijakannya.

Selanjutnya, empat poin latar belakang disampaikan Yanes sebagai alasan penting untuk mulai mengajak para pelaku usaha kecil di NTT terlibat dalam belanja dengan pemerintah secara daring. Hal itu dapat menjadi terobosan, menyediakan peluang usaha yang terbuka luas bagi pengusaha lokal.

"Kita menyaksikan besarnya risiko usaha yang ditanggung para pelaku ekonomi besar (megaproyek) saat krisis moneter di Tahun 1998 dan waktu pandemi Covid- 19 ini. Sementara itu, UMKK lebih tangguh menghadapi terpaan badai krisis, lebih realistis menggerakan perekonomian," begitu sebut Yanes sambil menyajikan kecilnya angka partisipasi UMKK dalam belanja pemerintah.

Menurutnya, melalui aplikasi ini, pemerintah memberi kemudahan kepada para pelaku UMKK untuk terlibat, turut serta menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Mereka dimudahkan untuk bisa menawarkan dan memasarkan produknya, mendukung kebutuhan rutin pemerintah.

“Pada saat yang sama, ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah mengamanatkan kewajiban untuk memenuhi minimal 40 persen penggunaan produk UMKK dan produk dalam negeri. Ketentuan tersebut juga didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK melalui program strategis nasional pencegahan korupsinya menuntut pemenuhan belanja di toko daring dan persiapan pemberlakuan e-payment,” tambah Kasubag Pengelolaan Informasi PBJ itu.

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pemerintah daerah bersama unit organisasi juga bakal mendapatkan manfaat yang besar. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan market place dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerjanya. Tersedianya agregat data sejumlah UMKK dengan item barang/jasanya, bahkan membuka ruang partisipasi UMKK untuk go digital.

Bagi sakeholders lainnya, dapat dimudahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pihak perbankan yang dilibatkan juga dapat meningkatkan jumlah nasabahnya, karena menambah mitra baru.

Turut hadir dalam pertemuan sore hari itu para pejabat struktural dan tim implementasi bela pengadaan. Pertemuan disudahi dengan diskusi tentang strategi dan penjadwalan tahapan kegiatan selanjutnya.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hubungi Kami

Biro Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Disini

Phone Number Here

Hubungi kami

Data Kunjungan

Hari ini 51

Kemarin 28

Minggu ini 79

Bulan ini 1015

Total Kunjungan sejak 2016 70896

Currently are 7 guests and no members online